Uncategorized

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan Popular Government Institutions Award 2026 dari The Iconomics Media. Penghargaan tersebut diterima dalam acara 7th Indonesia Public Relations Summit 2026 yang berlangsung pada Kamis (6/8/2026). Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei terhadap persepsi publik mengenai reputasi institusi pemerintah. Raihan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap Kementerian

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Barat menyepakati penguatan kerja sama dalam upaya pencegahan korupsi serta peningkatan tata kelola pertanahan dan tata ruang. Kolaborasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan tanah dan tata ruang guna memperkuat perekonomian daerah. Kesepakatan tersebut menjadi bagian

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mentransformasi sejumlah layanan pertanahan agar lebih pasti, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan melalui sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan pertanahan. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi penyederhanaan prosedur, integrasi data pertanahan, penerapan Pengukuran Terjadwal,

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya menjadikan masyarakat sebagai poros utama dalam setiap proses pelayanan pertanahan. Arahan tersebut disampaikan kepada seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN, termasuk jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam arahannya kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi NTT pada Selasa (4/8/2026), Menteri Nusron

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, secara resmi membuka Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tahun 2026 pada Senin (3/8/2026). Kegiatan pembukaan berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor. Ujian PPAT Tahun 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam

Kebijakan Pengukuran Terjadwal terus diperluas sebagai bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang diusung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga 3 Agustus 2026, sebanyak 400 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia telah menerapkan layanan Pengukuran Terjadwal. Penerapan kebijakan tersebut menjadi langkah Kementerian ATR/BPN dalam memberikan kepastian waktu kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pengukuran tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih Juara II Beregu ASN/BUMN/BUMD dalam Turnamen Tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026. Prestasi tersebut menjadi capaian positif bagi Kementerian ATR/BPN dalam ajang olahraga antarlembaga pemerintahan dan BUMN/BUMD. Pada partai final yang berlangsung di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (2/8/2026), Tim

Kantor Pertanahan Kota Langsa melaksanakan apel pagi rutin pada Selasa, 4 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan serta memastikan kesiapan seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apel pagi dipimpin langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Langsa, Ikhfan Azwar Hasibuan, S.H., dan diikuti

Jakarta – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadirkan tiga transformasi dalam layanan dan organisasi sebagai kado kemerdekaan bagi masyarakat. Ketiga transformasi tersebut meliputi layanan Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan penerapan sistem Organisasi Berbasis Wilayah, yang diluncurkan di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi

Jakarta – Dinamika pelayanan pertanahan yang semakin kompleks menuntut hadirnya aparatur pemerintah yang lincah, adaptif, dan kaya akan pengalaman. Merespons tantangan tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mematangkan agenda reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kementerian. Komitmen pembenahan ini kembali direalisasikan melalui Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural yang