YOGYAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan strategis kepada jajaran Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi se-Indonesia terkait persiapan transformasi layanan pertanahan. Pengarahan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan jajaran ATR/BPN dalam menghadapi perubahan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat tersebut membahas berbagai langkah persiapan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan transformasi layanan pertanahan.
Pembahasan utama berfokus pada kesiapan transformasi layanan pertanahan yang dijadwalkan mulai resmi beroperasi pada 24 September 2026. Koordinasi lintas pihak dilakukan untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat memahami proses dan perannya masing-masing dalam mendukung implementasi layanan tersebut.
Melalui pengarahan dan rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan transformasi layanan pertanahan dapat berjalan secara terkoordinasi. Transformasi ini diharapkan semakin mendukung pelayanan pertanahan yang efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.