JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan RDTR dalam jumlah besar sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan investasi di daerah.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/09/2026). Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa percepatan penyusunan RDTR perlu dilakukan seiring dengan semakin besarnya kebutuhan RDTR yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan.
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). RDTR yang telah terintegrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian sebanyak 1.703 RDTR pada periode 2026–2028. Target tersebut terdiri atas 500 RDTR pada 2026, 623 RDTR pada 2027, dan 580 RDTR pada 2028.
Kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat kapasitas penyusunan RDTR sekaligus mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan. Melalui kolaborasi tersebut, Kementerian ATR/BPN terus mendorong ketersediaan RDTR yang dapat mendukung kepastian pemanfaatan ruang serta pelayanan perizinan yang lebih efektif dan terintegrasi.