Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada Kamis, 1 Oktober 2026, bertempat di Lapangan Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Upacara ini diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.
Pelaksanaan upacara berlangsung sebagai momentum untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan Pancasila serta memperkuat komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, petugas upacara berasal dari perwakilan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) serta Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian ATR/BPN. Keterlibatan perwakilan unit kerja ini mencerminkan partisipasi dan kebersamaan seluruh jajaran dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Nilai-nilai Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dalam bersikap, bekerja, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bagi jajaran Kementerian ATR/BPN, semangat Pancasila juga menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial, seluruh pegawai diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara bertanggung jawab.
Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026, Kementerian ATR/BPN meneguhkan komitmen untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Semangat tersebut diharapkan dapat memperkuat persatuan, meningkatkan integritas aparatur, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan terpercaya.